Kepala BRMP Babel Hadiri Rakor Percepatan Swasembada Pangan di Payabenua, Kab.Bangka

Payabenua, Kab. Bangka — Dalam rangka percepatan swasembada pangan, khususnya padi, telah dilaksanakan rapat koordinasi di wilayah Payabenua. Rakor ini mengungkap sejumlah tantangan yang masih dihadapi, terutama terkait ketersediaan air dan minat petani terhadap usaha tanam padi. Rakor ini dihadiri oleh Kepala BRMP Bangka Belitung, Dr. Ruslan Boy, S.P., M.Si., perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Babel, Bidang PSP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Babel, Koordinator BPP Mendo Barat, Babinsa, PPL, Gapoktan, serta petani Payabenua. Acara dimoderatori oleh Sekretaris Desa Payabenua.

Dalam sambutannya, Dr. Ruslan Boy menyampaikan bahwa BRMP siap mendukung percepatan tanam di Payabenua melalui pendampingan teknis dan penguatan sinergi antar pihak, terutama dalam menghadapi persoalan air dan minat tanam petani. Payabenua memiliki luasan sawah mencapai 143 ha, dengan optimalisasi lahan (oplah) pada tahun 2024 seluas 138 ha. Namun, hingga saat ini realisasi tanam masih sangat rendah, baru mencapai sekitar 6 ha. Beberapa faktor utama penyebabnya adalah minimnya pasokan air dan rendahnya minat petani terhadap budidaya padi.

“Dulu sekitar tahun 1990-an kawasan ini pernah jaya, tetapi memasuki tahun 2000-an, sawah mulai tidak terkelola secara maksimal akibat debit air yang terus menurun dan kebiasaan masyarakat yang lebih terbiasa mengelola lahan darat,” ungkap salah satu peserta rapat.

Rakor juga menyoroti pentingnya pembangunan saluran tersier untuk mendistribusikan air secara merata ke lahan sawah, serta perlunya upaya meyakinkan petani untuk kembali menanam padi. Hal ini mengingat adanya trauma kegagalan panen dari lahan percontohan sebelumnya. Selain itu, wilayah ini belum memiliki Brigade Pangan, sehingga pendampingan terhadap petani masih sangat terbatas. Rakor menyepakati perlunya percepatan tanam di musim tanam III (MT III) dan mendorong adanya komunikasi serta sinergi lintas sektor.

Sebagai bentuk komitmen, akan dibentuk satuan tugas (Satgas) untuk mengidentifikasi lahan yang mengalami alih fungsi, yang pelaksanaannya akan didampingi oleh pihak Kejaksaan. Saat ini, Payabenua masih tergolong sebagai daerah dengan indeks pertanaman (IP) 1. Dari tiga embung yang tersedia, hanya satu yang memungkinkan untuk dilakukan normalisasi, dengan pembangunan pintu air sebagai solusi jangka menengah dalam penyediaan air untuk lahan sawah.

Dengan berbagai tantangan tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan petani dapat mendorong kebangkitan kembali sektor pertanian di Payabenua demi tercapainya target swasembada pangan nasional.