Sinergi Kolaborasi : Kepala BRMP Babel Hadiri Public Hearing BKHIT Babel

Bangka Tengah – Kepala BRMP Babel, Dr. Ruslan Boy, S.P., M.Si menghadiri kegiatan Public Hearing yang diselenggarakan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa, 16 Desember 2025. Kegiatan tersebut mengusung tema “Bangun Kedaulatan Pangan Bangka Belitung Melalui Harmonisasi dan Sinergi Sistem Perkarantinaan di Border” dan dilaksanakan di Hotel Soll Marina, Kabupaten Bangka Tengah.

Public hearing ini dihadiri oleh Deputi Bidang Karantina Hewan Badan Karantina Indonesia (Barantin), Drh. Sriyanto, M.Si., PhD, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Drs. Tarmin, M.Si, Anggota DPD RI, Bahar Buasan, S.T., M.S.M., M.Sc, perwakilan Wali Kota dan Bupati se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, unsur Forkopimda, serta para mitra BKHIT Bangka Belitung.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bangka Belitung, drh. Herwintarti, M.M. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat sistem perkarantinaan sebagai garda terdepan perlindungan sumber daya hayati dan ketahanan pangan daerah, khususnya di wilayah perbatasan.

Selanjutnya, Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Drh. Sriyanto, M.Si., PhD, menyampaikan standar pelayanan publik menekankan pentingnya memberikan pelayanan prima dan mudah bagi masyarakat, serta mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan berstandar. “Barantin berupaya memperkuat sistem perkarantinaan dan meningkatkan efektivitas pelayanan, melalui berbagai kebijakan operasional perkarantinaan yang ditransformasikan.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Tarmin, M.Si, menyampaikan bahwa melalui harmonisasi pembangunan perkarantinaan diharapkan mampu mendorong terwujudnya Bangka Belitung yang tangguh dan berdaya saing. Penguatan sistem perkarantinaan dinilai penting untuk menjamin keamanan produk hewan, ikan, dan tumbuhan agar aman untuk diedarkan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Anggota DPD RI Bahar Buasan, perwakilan Biro Hukum dan Humas Barantin, Pusat Data dan Sumber Informasi Barantin, membahas dukungan kebijakan, data, dan aspek ekonomi dalam penguatan sistem perkarantinaan.

Public hearing ini ditutup dengan sesi diskusi interaktif yang melibatkan seluruh peserta, guna menghimpun masukan dan memperkuat komitmen bersama dalam membangun sistem perkarantinaan yang terintegrasi demi mendukung kesejahteraan perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.